ORDE BARU DAN PERISTIWA REFORMASI
1. LAHIRNYA ORDE BARU.
Peristiwa
G 30 S membawa bencana pada pemerintahan Orde Lama, sebab ketidak
tegasan pemerintah terhadap para pemberontak membawa dampak negatif pada
pemerintah. Ketidak puasan rakyat makin meningkat karena ekonomi makin
terpuruk, keamanan rakyat juga tidak terjamin.
Akibatnya
dengan dipelopori oleh mahasiswa terjadi berbagai demonstrasi. Untuk
lebih mengkoordinasi demonstrasinya para mahasiswa membentuk KAMI
(Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), sedangkan para pelajar membentuk
KAPPI (Kersatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia ). Pada 10 Januari 1966
KAMI dan KAPPI menggelar demonstrasi di depan gedung DPR-GR, dengan
tuntutan (TRITURA) :
1.Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya.
2. Bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI.
3. Turunkan harga barang.
Ternyata pemerintah tidak menuruti tuntutan para demonstran, sebab pemerintah tidak membubarkan kabinet tetapi hanya mereshufle Kabinet Dwi Kora menjadi Kabinet Dwi Kora Yang Disempurnakan atau yang lebih dikenal sebagai kabinet seratus menteri.
Pembentukan kabinet ini membuat rakyat semakin tidak puas sebab masih
banyak tokoh yang diduga terlibat peristiwa G 30 S masih dilibatkan
dalam kabinet seratus menteri.
Untuk
menggagalkan pelantikan kabinet, pada 24 Februari 1966 para mahasiswa
memblokir jalan yang akan dilalui para menteri. Karena tindakan
mahasiswa itu terjadi bentrokan dengan fihak keamanan, akibatnya seorang
mahasiswa yang bernama ARIEF RAHMAN HAKIM gugur terkena tembakan
pasukan keamanan. Sehari setelah insiden itu, pada 25 Februari 1966 KAMI
dibubarkan.
Pembubaran
KAMI tidak menyurutkan tekat para mahasiswa, bahkan mahasiswa membentuk
LASKAR ARIEF RAHMAN HAKIM yang bersama dengan kesatuan aksi lainnya
pada 8 – 9 Maret 1966 menggelar aksi besar-besaran di depan kantor
Waperdam I / MENLU, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan
Kedutaan Besar CINA, sebab ketiga tempat itu dianggap sebagai sumber
dukungan yang utama terhadap PKI.
Untuk
mengatasi krisis politik yang tak kunjung reda, pada 10 Maret 1966
Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan para utusan partai
politik. Dalam pertemuan itu presiden meminta agar partai politik turut
mengecam tindakan para demonstran, tetapi ditolak oleh para utusan
partai yang tergabung dalam FRONT PANCASILA, sebab partai politik yang
tergabung dalam front itu juga menuntut pembubaran PKI.
Dalam
menyikapi keadaan negara yang semakin gawat, pada 11 Maret 1966 di
Istana Negara diadakan sidang Pleno Kabinet Dwi Kora Yang Disempurnakan.
Para menteri yang akan menghadiri sidang ini mengalami kesulitan karena
mereka dihadang oleh para demonstran. Untuk menjaga keamanan sidang
maka prajurit RPKAD ditugaskan menjaga istana negara secara kamuflase, tetapi oleh Ajudan Presiden yaitu Brigjend Sabur pasukan itu dianggap akan menyerbu istana negara.
Akibatnya
bersama dengan Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I Soebandrio dan
Waperdam III Chairul Saleh, presiden mengungsi ke Istana Bogor. Setelah
pimpinan sidang diserahkan kepada Waperdam II Dr. J. Leimena.
Karena situasi negara yang semakin gawat dan kewibawaan pemerintah
yang semakin merosot, dan didorong oleh rasa tanggung jawab yang tinggi
untuk memulihkan situasi negara maka tiga perwira tinggi Angkatan
Darat, yaitu Mayjend Basuki Rahmat, Brigjen M.Yusuf, dan
Brigjen Amir Mahmud berinisiatif menemui presiden di Istana Bogor
setelah sebelumnya meminta ijin kepada Letjen Soeharto. Pertemuan itu
menghasilkan suatu konsep surat perintah kepada MEN / PANGAD LETJEN
SOEHARTO, untuk atas nama presiden mengambil segala tindakan yang
dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan
pemerintah. Surat itulah yang pada akhirnya dikenal sebagai SUPER SEMAR
(Surat Perintah Sebelas Maret).
Berdasar surat perintah itu, Letjen Soeharto mengambil beberapa langkah, yaitu:
1. Terhitung mulai tanggal 12 Maret 1966, PKI dan ormas-ormasnya dibubarkan dan di
nyatakan sebagi partai terlarang. Dan diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX / MPRS / 1966 yang intinya melarang penyebaran ajaran komunis dan sejenisnya di Indonesia.
2. Mengamankan 15 orang menteri Kabinet Dwi Kora Yang Disempurnakan yang diduga terlibat dalam peristiwa G 30 S / PKI.
3. Membersihkan MPRS dan lembaga negara yang lain dari unsur-unsur G 30 S / PKI dan menempatkan peranan lembaga-lembaga itu sesuai dengan UUD 1945
Dengan mengacu pada Ketetapan MPRS No.
XIII /MPRS/1966, Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Dwikora yang
Disempurnakan dan kemudian menyerahkan wewenang kepada Letjen Soeharto
untuk membentuk kabinet AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat). Tugas pokok
kabinet Ampera tertuang dalam Dwidarma Kabinet Ampera, yang intinya
mewujudkan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Ternyata Kabinet
Ampera belumdapat menjalankan fungsinya dengan baik karena terganjal
persoalan “DUALISME KEPEMIMPINAN NASIONAL”, yaitu Presiden Soekarno
selaku pemimpin negara / pemerintahan dan Letjen Soeharto selaku
pelaksana pemerintahan.
Konflik
itu berakhir setelah timbul tekanan dan desakan agar presiden Soekarno
segera mengundurkan diri dari jabatannya. Oleh karena itu MPRS
mengeluarkan Ketetapan No. XXXIII/MPRS/ 1967 tentang pencabutan
kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat
Jendral Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden
oleh MPR hasil pemilu. Akhirnya pada sidang umum MPRS V tanggal 21 – 30
Maret 1967 Jendral Soeharto diangkat sebagai Presiden RI untuk masa
jabatan 1968 – 1973.
2. POLITIK LUAR NEGERI SEMASA ORDE BARU
A. Kembali menjadi Anggota PBB.
Pada
28 September 1950, Indonesia tercatat sebagai anggota PBB dengan nomor
urut 60. Banyak sekali manfaat yang diperoleh ketika Indonesia menjadi
anggota PBB, baik semasa perang kemerdekaan, penyeleseian sengketa Irian
Barat maupun bantuan dari lembaga-lembaga khusus PBB seperti UNESCO,
WHO, IMF, IBRD dan sebagainya. Namun
hubungan yang harmonis itu terganggu ketika Indonesia pada 7 Januari
1965 keluar dari PBB. Akibatnya Indonesia terkucil dari pergaulan
internasional, kenyamanan dan kebersamaan hidup dengan bangsa lain tidak
dirasakan lagi, yang lebih parah pembangunan negara menjadi terhambat
imbasnya muncul kesengsaraan rakyat.
Tindakan
Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB, berawal dari desakan
Komisi C DPR-GR. Pada 3 Juni 1966, panitia musyawarah DPR-GR membahas
usulan Komisi C tersebut. Akhirnya disepakati Indonesia harus kembali
menjadi anggota PBB dan badan organisasi yang bernaung dibawahnya dalam
rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak
Akhirnya
pada 28 Desember 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Tindakan
itu mendapat sambutan baik dari anggota PBB yang lain, dengan bukti
terpilihnya ADAM MALIK sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang
tahun 1974.
B. Menghentikan Konfrontasi Dengan Malaysia.
Konfrontasi
dengan Malaysia, dianggap sebagi tindakan yang kuarang sesuai dengan
politik luar negri yang Bebas dan Aktif, tindakan ini sangat merugikan
kedua belah fihak sebab hubungan sebagai negara tetangga terputus.
Upaya m erintis normalisasi hubungandimulai dengan diselenggarakannya perundingan
Bangkok
pada 29 Mei – 1 Juni 1966. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri
Luar Negri Adam Malik, delegasi Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri
Tun Abdul Razak. Pertemuan ini menghasilkan tiga hal pokok, yaitu :
1. Rakyat Sabah dan Serawak, diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukannya dalam Federasi Malaysia.
2. Indonesia – Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
3. Tindakan-tindakan permusuhan harus dihentikan.
Peresmian
normalisasi hubungan diplomatik Indonesia – Malaysia di tandatangani di
Jakarta, pada 11 Agustus 1966 dengan ditandatanganinya perundingan
Bangkok oleh
Menlu Adam Malik dan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak.
|
Menlu RI Adam Malik dan Menlu Malaysia Tun abdul Razaq menandatangani normalisasi hubungan RI-Malaysia
Sumber : 30 Th Indonesia Merdeka
|
3. KEHIDUPAN POLITIK SEMASA PEMERINTAHAN ORDE BARU
A. Pemilu dan Pemerintahan.
Pemerintah
Orde Baru berkehendak menyusun sistem ketatanegaraan berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru bertekat menegakkan
demokrasi Pancasila. Salah satu wujud demokrasi adalah Pemilu. Melalui
pemilu rakyat diharapkan dapat merasakan hak demokrasinya, yaitu memilih
atau dipilih sebagi wakil-wakil yang di percaya untuk duduk dalam
lembaga permusyawaratan/perwakilan. Wakil-wakil itu senantiasa harus
membawa suara hati nurani rakyat yang telah memilihnya agar keinginan
mereka terpenuhi.
( Semula asas pemilu di Indonesia adalah LUBER artinya LANGSUNG,UMUM, BEBAS DAN RAHASIA. Tetapi semasa Reformasi asas pemilu ditambah dengan istilah JURDIL artinya JUJUR dan ADIL ).
Secara berturut-turut, pemilu yang telah diselenggarakan di Indonesia semasa Orde Baru adalah :
1. 3 JULI 1971, dengan diikuti oleh 10 kontestan yaitu : GOLKAR mendapat 236 kursi,
NU
mendapat 58 kursi, PARMUSI mendapat 24 kursi, PNI mendapat 20 kursi,
PSII mendapat 10 kursi, PARKINDO (Partai Kristen Indonesia) mendapat 7
kursi, PARTAI KATOLIK mendapat 3 kursi, PERTI mendapat 2 kursi,
sedangkan Partai MURBA dan IPKIA TIDAK MEMPEROLEH KURSI.
2. 2 MEI 1977, diikuti oleh tiga partai sebab partai yang programnya sama digabung
Menjadi
satu partai. Partai tersebut adalah : GOLKAR MENDAPAT 232 KURSI, Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) fusi dari NU, PSII, PARMUSI dan PERTI
mendapat 99 kursi dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) fusi dari PNI,
PARKINDO, PARTAI KATOLIK, MURBA dan IPKI mendapat 29 kursi.
3. 4 MEI 1982, PPP mendapat 94 kursi, GOLKAR mendapat 246 kursi, PDI mendapat
24 kuirsi.
4. 23 APRIL 1987, PPP mendapat 61 kursi, GOLKAR mendapat 292 kursi, PDI mendapat 40 kursi.
5 9 JULI 1992, PPP mendapat 62 kursi, Golkar mendapat 281 kursi, PDI mendapat 57.
6 9 MEI 1997, PPP mendapat 89 kursi, Golkar mendapat 325 kursi, PDI mendapat 11.
B. RUNTUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU (PERISTIWA REFORMASI).
Gb : Demonstrasi mahasiswa menduduki Gedung MPR
Pemerintahan
Orde Baru memang dapat membawa bangsa Indonesia kearah yang lebih baik,
tetapi sayang semua itu di bangun di atas pondasi yang keropos yaitu
hutang luar negri. Selama pemerintahan Orde Baru, rakyat terpedaya
dengan gambaran fisik yang menampakkan seolah-olah bangsa Indonesia
berhasil dalam pembangunan nasional.
Keroposnya
perekonomian semakin diperparah dengan tindakan para konglomerat yang
menyalah gunakan posisi mereka sebagai aktor pembangunan ekonomi. Mereka
banyak mengeruk utang tanpa ada kontrol dari pemerintah dan masyarakat.
Semua ini dapat terjadi karena adanya KOLUSI, KORUPSI dan NEPOTISME (KKN) yang luar biasa.
Semua
kemajuan yang ada di Indonesia akhirnya menjadi titik balik pada tahun
1997, hal ini bermula dari adanya krisis moneter yang berkembang menjadi
krisis ekonomi dan mempengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat.
Tatanan ekonomi rusak, pengangguran meningkat dan kemiskinan meraja
lela. Dampak dari krisis adalah makin pudarnya kepercayaan rakyat kepada
pemerintah Orde Baru.
Dalam
kondisi seperti itu muncullah gerakan REFORMASI yang berawal dari rasa
keprihatinan moral yang mendalam atas berbagai krisis yang terjadi.
Gerakan reformasi dipelopori oleh para mahasiswa dan cendekiawan serta
didukung oleh masyarakat luas yang sadar akan arti perubahan.
|
Gb
: Saat Pengunduran Diri Presiden Soeharto, 21 Mei 1998 didampingi oleh
Wapres Prof BJ Habibie (menggantikan beliau sbg Pres. Ri ke 3)
|
Kronologi Lahirnya Reformasi
1. Keberanian Amin Rais membongkar kebobrokan sistem pengelolaan PT Freeport
2. Peristiwa 27 Juli 1996 (KUDATULI) yaitu penyerbuan kantor PDI yang ditempati Megawati oleh PDI pro-Suryadi
3. Terpilihnya kembali Bpk Soeharto sebagai presiden pada bulan Maret 1998
4. Terjadinya demonstrasi besar-besaran mahasiswa di Tri Sakti pada 12 Mei 1998
5. Terjadinya Kerusuhan di Jakarta pada 13 dan 14 Mei 1998 yang berakibat makin Terpuruknya perekonomian Indonesia.
6. Didudukinya gedung DPR / MPR oleh para mahasiswa pada 19 Mei 1998
7. Pada 20 Mei 1998 Presiden Soeharto memanggil para tokoh nasional, guna membentuk kabinet reformasi tetapi ditolak
8. Presiden Soeharto meletakkan jabatannya pada 21 Mei 1998 di Istana Negara dan digantikan oleh B.J Habiebie
KONFLIK INDONESIA BELANDA Dan perjuangan bersenjata Mempertahankan kemerdekaan
1.1 Latar Belakang Konflik Indonesia – Belanda
Menyerahnya
Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 membawa hikmah yang
sangat besar kepada perkembangan bangsa Indonesia sebagai sebuah Negara
yanag berdaulat. “Vacuum of Power”, yaitu kekosongan kekuasaan yang
terjadi di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh para “Founding fathers”
untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dilanjutkan dengan upaya melengkapi kelengkapan Negara melalui sidang PPKI
tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945. Maka lengkap dan sah lah Indonesia
sebagai sebuah Negara berdaulat dengan nama Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Berbagai
peristiwa telah terjadi di Indonesia setelah Soekarno Hatta
memproklamasikan kemerdekaan RI. Di daerah daerah muncul berbagai
peristiwa spontan dan heorik sebagai bentuk dukungan terhadap
proklamasi, seperti :
1) Surat Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX (5 September 1945)
Berisi
tentang pernyataan resmi Sri Sultan Hamengku Buwono IX, bahwa Kraton
Ngayogyakarto Hadiningrat menyatakan diri bergabung dengan RI sebagai
daerah Istimewa.
“(Catatan Penting : bahwa
Keraton Yogyakarta tidak pernah dijajah oleh Hindia Belanda, sehingga
ketika Indonesia merdeka Yogyakarta adalah Negara/kerajaan mandiri.
Karena menurut perjanjian internasional tahun 1896 wilayah Indonesia
adalah Bekas Hindia Belanda)”.
Dengan pernyataan ini secara resmi Yogyakarta menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republic Indonesia.
2) Rapat Raksasa di Lap. Ikada (19 September 1945)
3) Insiden Bendera di Hotel Yamato (19 September 1945)
4) Pertempuran lima hari di Semarang
5) Dsb (materi ini dibahas di kelas 8)
Sebagai
pemenang Perang Dunia II, tetap berusaha untuk masuk ke Indonesia.
Pasukan Sekutu yang diwakili oleh AFNEI (Allied Forces Netherlands East
Indies = Pasukan Sekutu dari Divisi Inggris) mendarat di Tanjung Priok
pada tanggal 29 September 1945 dibawah pimpinan Letnan Jenderal Sir
Philip Christisson. Kedatangan pasukan AFNEI ini pada awalnya disambut
dengan hangat oleh pemerintah RI, karena mereka mengemban tugas untuk :
1. melucuti sejata pasukan Jepang dan memulangkan tentara Jepang ke negaranya
2. membebaskan tawanan perang
3. mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada para penjahat aperang
Di Indonesia pasukan AFNEI dibagi dalam 3 divisi, yaitu :
1) Divisi India ke 23 ditempatkan di Jawa Barat, dipimpin oleh Mayjend. DC. Hawthorn
2) Divisi India ke 5 di tempatkan di Jawa Timur, dipimpin oleh Mayjend EC Mansergh
3) Divisi India ke 26 ditempatkan di Sumatera, dipimpin oleh Mayjend HM Chambers
Situasi
berubah menjadi kecurigaan setelah bangsa Indonesia mengetahui bahwa
kedatangan pasukan AFNEI diboncengi oleh NICA (Nederlands Indische Civil
Administratie) dibawah komando Mayjend HJ Van Mook dan Mayjend Van der
Plass. Kedatangan NICA ini menimbulkan kecurigaan bahwa Belanda akan
mengambil kembali kekuasaannya di Indonesia. Kecurigaan tersebut semakin
tampak setelah NICA mempersenjatai kembali KNIL (Pasukan Belanda di
Indonesia) yang telah dibebaskan dari tawanan Jepang. Pasukan NICA mulai
memancing perselisihan di berbagai daerah dengan tindakan yang
provokatif, sehingga menimbulkan insiden-insiden pertempuran dengan para
pejuang RI. Contoh konkrit tindakan provokatif NICA adalah : Insiden
Bendera di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September 1945.
1.2
| |
Dua peristiwa yang terjadi secara bersamaan pada tanggal 19 September 1945 :
1. Sebelah kiri : insiden bendera di Hotel Yamato Surabaya
2. Sebelah kanan : suasana rapat raksasa (Komite Van Aksi) di lap. Ikada Jakarta
|
1.2 Perjuangan Rakyat dan Pemerintah di Berbagai Daerah Dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indoneisa
- Peristiwa Heroik di Surabaya (10 Nopember 1945)
Pasukan Sekutu
mulai memasuki kota Surabaya pada tanggal 20 Oktober 1945 dibawah
pimpinan Mayor Jenderal AWS Mallaby. Mereka langsung menyerbu penjara
republic untuk membebaskan tenatara sekutu dari tawanan para pejuang RI.
Tindakan profokatif ini memancing insiden-insiden kecil, dan mencapai
puncaknya dengan tewasnya Mallaby dalam insiden pertempuran di Jembatan
Merah. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh sekutu untuk mengeluarkan
ultimatum kepada rakyat Surabaya “ …………..para pemimpin dan orang
orang Indoneisa yang bersenjata harus melapor dan menyerahkan senjatanya
ditempat-tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, menyerahkan diri
dengan mengangkat tangan keaatas, dengan batas waktu tanggal 10 Nopember
1945 jam 06.00 pagi. Bila tidak, Saurabaya akan digempur dari darat,
laut dan udara….”
Ultimatum
in tidak dihiraukan oleh para pejuang Surabaya. Bung Tomo, dengan
pidatonya yang berkobar-kobar dari RRI Stasiun Surabaya membakar
semanagat juang rakyat Surabaya menentang kembalinya Sekutu dan Belanda.
Maka
pada tanggal 10 Nopember 1945 terbuktilah ancaman dari Sekutu untuk
mebombardir Saurabaya dari darat, laut dan udara. Pertempuran yang tidak
seimbangpun terjadi. Sekutu dengan peralatan dan mesin tempur yang
canggih, sedangkan para pejuang RI dengan senjata seadanya hasil
rampasan dari Jepang.
|
“Sang Orator Bung Tomo”
; pembakar semangat juang dan pemimpin pertempuran 10 Nopember 1945
di Surabaya. Beliau gugur dalam peristiwa yang sangat dahsyat itu.
(Para veteran Sekutu mengatakan bahwa peristiwa 10 Nop. 1945 di
Surabaya sebagai Inferno / neraka, yang kedahsyatan perangnya lebih
mengerikan dibandingkan perang dunia II)
Sumber : 30 Th. Indonesia Merdeka
|
Pasukan
BKR dari berbagai daerah di Indonesia berdatangan masuk ke Surabaya
untuk bertempur bersama-sama rakyat Surabaya melawan Sekutu. Pertempuran
baru berakhir tanggal 14 Desember 1945.
- Palagan Ambarawa (12 – 15 Desember 1945)
Peristiwa
ini bermula dari kedatnagan tentara Sekutu dibawah pimpinan Brigjend.
Bethel di Semarang. Tujuan semula poasukan ini adalah mengurus tawanan
perang Jepang. Namun NICA kemudian mempersenjatai para bekas tawanan ini
untuk membuat kekacauan di Kota Magelang dan Ambarawa. Pertempuran
sudah dimulai sejak 20 Nopember 1945. Pertempuran mencapai puncaknya
pada tanggal 12 – 15 Desember 1945 dibawah komando kolonel Sudirman.
Dengan strategi peperangan yang brillian dari Kolonel Sudirman, pasukan
BKR berhasil memukul mundur pasukan Sekutu dari Semarang. Karena jasanya
inilah Kolonel Sudirman kemudian diangkat sebagai Panglima TKR
(menggantikan Syudancho Supriyadi yang tidak pernah muncul) dengan
pangkat baru Panglima Besar Jenderal Sudirman.
Peristiwa ini diperingati sebagai hari infanteri setiap tanggal 15 Desember.
- Bandung lautan Api (24 Maret 1946)
Peristiwa ini bermula dari tindakan Sekutu yang memerintahkan para pejuang RI di
Bandung untuk menyerahkan senjata rampasan dari Jepang. Pertempuran pun
pecah, dan mengakibatkan Kota Bandung terbagi menjadi dua dengan batas
demarkasi jalan/rel kereta api yang membelah kota Bandung. Bandung Utara
berhasil dikuasai Sekutu, sedangkan Bandung Selatan dikuasai TKR.
Berdasarkan
Saurat Perintah Perdana Menteri Amir Syarifudin pada tanggal 20
Nopember 1945, antara pasukan Sekutu dan TKR harus mengadakan genjatan
senjata /menghentikan tembak menembak.
Pada tanggal 23 Maret 1946 Sekutu mengeluarkan ultimatum kepada
para pejuang RI untuk mengosongkan kota Bandung . Akibatnya pertempuran
pun kembali menghebat. Pada saat itu datang dua buah surat perintah
yang isinya membingungkan, yaitu :
1) Dari perdana Menteri Amir Syarifudin
Bahwa para pejuang / pasukan RI harus mundur dari kota Bandung sesuai dengan perjanjian antara pemerintah RI dengan Sekutu yanag saat itu sedang berlangsung di Jakarta.
2) Dari Panglima TKR (Jenderal Sudirman)
Bahwa para pejuang/pasukan RI harus mempertahankan Kota bandung sampai titik darah penghabisan.
Menghadapi
dua perintah yang berbeda ini, akhirnya pada tanggal 24 Maret 1946
pasukan RI mengambil sikap untuk mundur dari kota Bandung dengan cara
membumi hanguskan kota Bandung, supaya semua fasilitas yang ada tidak
dapat dipergunakan oleh Sekutu. Maka terjadilah apa yang disebut dengan
Bandung Lautan Api.
- Medan Area (10 Dember 1945)
Pasukan Sekutu
memasuki Kota Medan dibawah pimpin Brigadir Jenderal Ted Kelly,
didahului oleh pasukan komando pimpinan Kapten Westerling
Pada tanggal 18 Oktober 1945 Sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya :
1) melarang rakyat membawa senjata
2) semua senjata harus diserahkan kepada pasukan Sekutu
Karena
ultimatumnya tidak dihiraukan oleh rakyat Medan, Pasukan Sekutu
mengerahkan kekuatannya untuk menggempur kota Medan dan sekitarnya.
Serangan Sekutu ini dihadapi dengan gagah berani oleh pejuang RI dibawah
koordinasi kolonel Ahmad Tahir
- Puputan Margarana di Bali (18 Desember 1946)
Dalam bahasa
bali, Puputan berarti perang sampai titik darah penghabisan. Peristiwa
inilah yang terjadi di desa Margarana, Tabanan Bali pada tanggal 18
Desember 1946. Pasukan Ciung Wanara pimpinan Kolonel I Gusti Ngurah Rai
dengan semangat puputan menyerbu tangsi / markas NICA di Tabanan untuk
menggagalkan pembentukan Negara Indonesia Timur dalam Konferensi
Denpasar yang saat itu sedang berlangsung. I Gusti Ngurah Rai dan
seluruh anggota pasukannya gugur dalam pertempuran tersebut.
- Peristiwa 11 Nopember 1946 di Sulawesi Selatan
Pada saat Belanda
(Mayjend Van Mook) sedang mengadakan Konferensi Denpasar dalam rangka
pembentukan negara Indonesia Timur dan negara-negara boneka lainnya,
pada tanggal 11 Desember 1946 Belanda mengumumkan bahwa Sulawesi berada
dalam status darurat perang dan hukum militer (akibat dari penolakan
rakyat terhadap rencana (pembentukan Negara Indonesia Timur). Rakyat
Sulawesi Selatan yang diangap menolak atau tidak setuju/menentang
rencana tersebut dibantai habis oleh pasukan Belanda pimpinan Raymond
Westerling yang mengakibatkan lebih dari 40.000 jiwa rakyat Sulawesi
meninggal.
Robert
Wolter Monginsidi dan Andi Matalatta yang memimpin pasukan untuk
melawan kebiadaban Belanda akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman
mati.
PERANG ASIA TIMUR RAYA DAN PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA
Sebelum meletusnya Perang Asia Timur Raya, Jepang memetakan wilayah Asia Tenggara menjadi 2 bagian, yaitu :
1. Wilayah
A, yaitu beberapa koloni Inggris, Belanda dan Amerika Serikat yang
meliputi wilayah ; Semenanjung Melayu, Kalimantan Utrara, Philipina dan
Indonesia
2. Wilayah B, yaitu koloni Perancis yang meliputi Vietnam, Laos dan kamboja
Jepang
menguasai kawasan Asia Tenggara, khususnya wilayah A dengan tujuan ;
menjadikan kawasan Aasia Tenggara sebagai sumber bahan mentah bagi
industri perang dan pertahanannya. Jepang juga berusaha memotong garis
perbekalan musuh yang berada di wilayah ini.
Jepang
memperoleh kemenangan mudah untuk menduduki Indonesia yang dikuasai
Belanda pada bulan Januari 1942. Dimulai dari wilayah Tarakan
(Kalimantan Timur) sebagai penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia,
berturut-turut kemudian wilayah Balikpapan, Ambon,Kendari, Pontianak
dapat dikuasai pada bulan yang sama. Pada bulan Pebruari 1942 Jepang
berhasil menguasai Palembang.
Untuk menguasai Indonesia, Jepang menggunakan 2 jalur, yaitu :
1 Lewat Philipina ; Tarakan, Balikpapan, Bali, Rembang Indramayu
2. Lewat Semenanjung Melayu ; Palembang, Pontianak, Tanjung Priok
Pada
tanggal 5 Maret 1942 tentara Jepang berhasil menguasai Batavia. Karena
semakin terdesak serta tidak adanya bantuan dari Amerika Serikat
akhirnya Belanda terpaksa harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang
melalui Perjanjian Kalijati (Subang Jawa barat) pada tanggal 8 Maret
1942. Perjanjian ini ditandatangani oaleh Jenderal Teerporten
selaku wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Indonesia (Tjarda Van
Stackenborg Stackhouwer) dengan Jenderal Immamura sebagai Pimpinan bala
tentara Jepang di Indonesia
Setelah berhasil menguasai Indonesia Indonesia, pemerintah bala tentara Jepang membagi Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu :
1. Wilayah I, : terdiri atas Jawa dan Madura serta diperintah oleh Tentara Keenambelas Rikugun (Angkatan Darat) yang berpusat di Jakarta
2. Wilayah II, : terdiri atas ; Sumatera dan diperintah oleh Tentara Keduapuluhlima Rikugun dengan markas di Bukit Tinggi (Sumatera Barat)
3. Wilayah III, :
terdiri atas ; Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara,
diperintah oleh Armada Selatan kedua Kaigun (Angkatan Laut) yang
berpusat di Makasar
I Pengaruh Pendudukan Jepang Terhadap Berbagai Sendi Kehidupan Bangsa Indonesia
Sadar bahwa posisinya dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya, pemerintah Bala Tentara Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan berbagai cara :
1. mengklaim
dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang untuk
melepaskan bangsa Indonesia dari cengkeraman penjajahan Belanda
2. memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan intensitas yang sering pada siaran radio Tokyo
3. membebaskan para tokoh pemimpin bangsa Indonesia yang diasingkan oleh Belanda, seperti ; Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
4. melakukan propaganda Gerakan Tiga A, yang meliputi :
a. Jepang/Nipon Cahaya Asia
b. Jepang/Nipon Pelindung Asia
c. Jepang/Nipon Pemimpin Asia
5. melarang penggunaan bahasa Belanda dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam percakapan resmi
Berbagai
bentuk cara pemerintah bala tentara Jepang untuk menarik simpati bangsa
Indonesia pada masa awal kedatangannya di Indonesia, cukup mendapat
sambutan yang baik dari bangsa Indonesia, apalagi bangsa Indonesia,
khususnya masyarakat Jawa sangat percaya pada “Jongko Joyoboyo” (Ramalan Joyoboyo) yang menyebutkan akan datangnya “Jago wiring kuning cebol kepalang soko wetan” yang akan berkuasa di Jawa seumur jagung.
Namun
kedatangan pasukan Jepang dengan segala propagandanya tersebut
merupakan mimpi buruk bangsa Indonesia yang mengharapkan terbebas dari
belenggu penjajahan. Berbagai tindakan pemerintahan bala tentara Jepang
sangat menyengsarakan bangsa Indonesia:
a. Pemerasan Sumber Daya Alam
Cara-cara Jepang untuk mengeruk kekayaan alam / bahan mentah guna kepentingan industri perang diantaranya :
1. semua harta peninggalan Belanda di Indonesia di sita
2. melakukan monopoli penjualan hasil perkebunan
3. melancarkan kampanye pengerahan barang-barang dan menambah bahan pangan secara besar besaran
4. tanaman perkebunan yang tidak berguna dimusnahkan dan diganti dengan tanaman pangan
5. rakyat hanya boleh memiliki 40 % dari hasil panen, sedangkan yang 60 % harus diserahkan kepada Jepang
6. rakyat dibebani tambahan untuk menanam pohon jarak sebagai bahan minyak pelumas senjata dan mesin perang.
b. Pemerasan Sumbar Daya Manusia
Untuk memanfaatkan tenaga bangsa Indonesia dalam membantu kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, pemerintah bala tentara Jepang melaksanakan :
1. Romusha
Bentuk kerja paksa seperti halnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda (Kerja Rodi) juga terjadi pada masa pendudukan bala tentara Jepang, yang disebut dengan Romusha.
Para tenaga kerja paksa ini dipaksa sebagai tenaga pengangkut bahan
tambang (batu bara) , pembuatan rel kereta api serta mengangkut hasil
hasil perkebunan.Tidak terhitung berapa ratus ribu bahkan jutaan rakyat
Indonesia yang menjadi korban romusha. Untuk menarik simpati bangsa
Indonesia terhadap Romusha, Jepang menyebut romusha sebagai “Pahlawan Pekerja/Prajurit Ekonomi”
2. Pembentukan Organisasi Semi Militer :
a) Seinendan (Barisan Pemuda)
b) Seinentai (Barisan Murid Murid Sekolah Dasar)
c) Gakukotai (Barisan Murid Murid Sekolah Lanjutan)
d) Fujinkai (Barisan Wanita)
e) Keibondan (Barisan Pembantu Polisi)
f) Syusintai (Barisan Pelopor)
3. Pembentukan Organisasi Militer
a) Pembela Tanah Air (Peta)
b) Heiho (Pembantu Polisi)
|
Anggota pasukan Peta sedang latihan baris berbaris
Sumber : 30 Th Indonesia Merdeka
|
Kedua organisasi militer ini dibentuk untuk kepentingan mempertahankan tanah air dari serangan musuh.
Terlepas
dari dampak negatif yang timbul dari berbagai pemerasan sumber daya
manusia, pembentukan organisasi semi militer dan organisasi militer oleh
Jepang membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu memberikan
pengetahuan militer dan strategi perang dalam menghadapi musuh.
II Perlawanan Rakyat Di Berbagai Daerah Pasa Masa Pendudukan Jepang
a. Kooperatif
Perjuangan
dengan strategi kooperatif merupakan bentuk perjuangan dengan cara
bersedia bekerja sama atau tidak menentang secara frontal pemerintah
bala tentara Jepang. Tetapi melalui organisasi yang bekerjasama dengan
pemerintah sambil menyusun taktik dan strategi perjuangan. Gerakan
gerakan yang bersifat kooperatif terhadap pendudukan bala tentara Jepang
adalah :
1) Gerakan Tiga A
Gerakan
yang dipimpin oleh Mr. Sjamsudin ini dibentuk oleh Jepang untuk
melakukan propaganda kepada rakyat Indonesia dengan menggunakan semboyan
:
- Nipon Cahaya Asia
- Nipon Pelindung Asia
- Nipon Pemimpin Asia
2) PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)
Gerakan bentukan Jepang ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu :
- Ir. Soekarno
- Drs. Moh. Hatta
- Ki Hajar Dewantara
- K.H. Mas Mansyur
3) Jawa Hokokai
Putera
yang dibentuk Jepang untuk menghimpun tenaga rakyat dalam membantu
Jepang menghadapi Sekutu, ternyata digunakan oleh para pemimpinnya untuk
menentang kekejaman Jepang dan menentang penindasan.
Pada bulan Maret 1944 Putera dibubarkan dan digantikan dengan Himpunan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai).
4) GEMPAR (Gemblengan pemuda Asia raya)
Organisasi
ini dibentuk Jepang dengan tujuan menggembleng para pemuda supaya
memiliki rasa nasionalisme dan bekerjasama dengan Putera.
b. Gerakan Bawah Tanah
Gerakan
ini dimotori oleh para pemuda. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan
yang dilakukan secara rahasia / tersembunyi / illegal ini muncul
sebagai akibat dari pelarangan dan pembubaran partai partai politik oleh
Jepang. Aktivitasnya adalah menyusun kekuatan dan mempropagandakan
pentingnya kemerdekaan serta memantau perkembangan Perang Asia Timur
Raya. Gerakan ini juga sering disebut sebagai GERINDOM (Gerakan
Indonesia Merdeka) yang bertujuan untuk menyadarkan para pemuda untuk
tetap semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
1) Kelompok Sutan Sjahrir
Kelompok ini sangat mendukung demokrasi parlementer model Eropa Barat.
2) Kelompok Amir Syarifudin
Kelompok
ini juga anti fasis dengan menolak sama sekali kerja sama dengan
Jepang. Tahun 1943 Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tetapi atas
bantuan Ir. Soekarno hukumannya diubah menjadi hukuman seumur hidup.
Setelah Jepang menyerah ia bebas dari hukuman
3) Golongan Persatuan mahasiswa
Kelompok ini beranggotakan ; Jusuf Kunto, Supeno, Subandrio. Mereka sangat anti kepada Jepang dan bekerjasama dengan kelompok Sjahrir.
4) Kelompok Sukarni
Yang
masuk dalam kelompok ini adalah Sukarni, Adam Malik, Pandu Wiguna,
Chaerul Saleh. Kelompok ini kemudian sangat besar peranannya dalam
proklamasi
5) Kelompok Kaigun
Kelompok
ini adalah kelompok yang sangat dekat hubungannya dengan tokoh tokoh
Angkatan laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa
Indonesia seperti laksamana Maeda. Dalam kelompok ini ada Mr. Ahmad
Soebardjo, AA Maramis, Buntaran Martoadmojo. Kelompok ini bekerja dengan
sangat hati hati menghindari kecurigaan Jepang
6) Pemuda Menteng
Kelompok ini adalah kelompok yang bermarkas di Gedung Menteng 31 Jakarta, diantaranya ada ; Tan Malaka, Wikana.
c. Perlawanan Bersenjata
1) Perlawanan Militer
Perlawanan
terhadap Jepang ini dipimpin/dimotori oleh organisasi militer bentukan
Jepang, yaitu PETA (Pembela tanah Air). Perlawanan Peta terhadap Jepang
terjadi di :
1. Blitar, dipimpin oleh Sudancho Supriyadi
2. Cilacap, dipimpin oleh Budancho (komandan regu) Khusaeri
Dua perlawanan oleh Peta ini akhirnya mengalami kegagalan, karena belum dipersiapkan secara matang.
2) Perlawanan Rakyat
Mengapa perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah pada masa pendudukan Jepang mayoritas dipelopori oleh para ulama ?
Selain
karena kekejaman dan penindasannya kepada bangsa Indonesia, pada masa
pendudukan bala tentara Jepang mewajibkan kepada bangsa Indonesia untuk
mengikuti tradisi bangsa Jepang untuk melakukan Seikeire. Yaitu
suatu tradisi untuk menghormati kearah matahari terbit. Berdasarkan
ajaran agama Shinto di Jepang, rakyat Jepang sangat meyakini bahwa
Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari (Dewa Tertinggi dalam
kepercayaan bangsa Jepang) Amaterasu Omikami. Untuk itu setiap matahari
terbit (sekitar pukul 06.00 pagi hari) dalam upacara kecil, para anggota
pasukan Jepang melakukan seikeire dengan cara membungkukkan badan
kearah matahari terbit.
Tradisi
inilah yang oleh para ulama dan umat Islam dianggap sebagai penghinaan
dan menyekutukan Tuhan. Sehingga timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat
terhadap Jepang diawali dari kaum ulama dan umat Islam. Tercatat dalam
sejarah beberapa perlawanan bersenjata seperti :
1. Perlawanan rakyat Aceh (Cot Plieng) yang dipimpin oleh Ulama Besar Aceh Tengku Abdul Jalil
2. Perlawanan
rakyat Sukamanah, Singaparna (Tasikmalaya) yang di pimpin oleh pimpinan
pondok pesantren Sukamanah, Kyai Haji Zaenal Mustofa.
III Upaya Mempersiapkan Kemerdekaan Melalui BPUPKI
Pada
akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam perang Asia Timur Raya semakin
terdesak. Kekalahan Jepang di Asia Pasifik tinggal menunggu waktu Pada
situasi yang semakin gawat tersebut perlawanan dari rakyat Indonesia
semakin menyala. Dalam menyikapi hal ini, Perdana Menteri Jepang Koiso
mengeluarkan janji akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia.
Janji ini diucapkan pada tanggal 9 September 1944.
Sejak
saat itu di semua kantor-kantor pemerintah dan sekolah diperbolehkan
kembali mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera
Jepang “Hinomaru”. Penggunaan bahasa Indonesia semakin mendapat
tempat. Di kantor, sekolah dan media massa orang orang menggunakan
bahasa Indonesia. Mereka berusaha menunjukkan dirinya bahwa mereka
memiliki identitas tersendiri sebagai bangsa
Setelah
pasukan Sekutu berhasil menguasai Tarakan dan Balikpapan dan Jepang
tinggal berperang sendirian melawan sekutu (Jerman sudah menyerah
tanggal 7 Maret 1945, demikian juga Italia), pada tanggal 1 Maret 1945
Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
yang diketuai oleh KRT dr Radjiman Wedyodiningrat. Dalam badan tersebut
beranggotakan 7 orang Jepang tetapi mereka tidak mempunyai hak suara.
Sejak dibentuk BPUPKI mengadakan sidang dua kali, yaitu :
1) Sidang pertama (29 Mei s/d 1 Juni 1945)
Membahas
masalah dasar Negara Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh yang berjasa
mengusulkan konsep dasar Negara, yaitu : Mr. Muh. Yamin, Prof. Soepomo
dan Ir. Soekarno. Konsep dasar yang dipaparkan Ir. Soekarno diberi nama Pancasila.
Konsep Dasar Negara Mr. Muh. Yamin :
1. Peri kebangsaan
2. peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
|
Konsep Dasar Negara Ir. Soekarno :
1. Kebangsaan Indonsia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa
|
2) Sidang Kedua (10-17 Juli 1945)
Dalam
siding kedua ini dibahas rancangan undang undang dasar oleh Panitia
Sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Dalam sidang ini juga
diputuskan tentang :
1. Pernyataan Indonesia Merdeka
2. Pembukaan Undang Undang dasar
3. Batang Tubuh
Oleh Muhammad Yamin hasil Panitia Kecil (9) ini diberi nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter)